Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan serta Komitmen Bersama Tahun 2026
Sosialisasi Fitur E-SAKIP pada Aplikasi BATARA
Bimbingan Teknis Kepegawaian
Forum Konsultasi Publik
PELAKSANAAN MONEV DENGAN PT POS INDONESIA
Lebih lanjut
PENGUMUMAN LAYANAN DALAM RANGKA NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI POSBAKUM 2026
PENGUMUMAN SELEKSI POSBAKUM TAHUN ANGGARAN 2026
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
PENGUMUMAN SELEKSI POSBAKUM TAHUN ANGGARAN 2026
Lebih lanjute-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Relaas Panggilan Kepada Tergugat XVII, XVIII dan XIX Perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Lbj
Relaas Panggilan Kepada Tergugat III dan tergugat IV Perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Lbj
Relaas Panggilan Kepada Tergugat I dan tergugat III Perkara Nomor 61/Pdt.G/2025/PN Lbj
Relaas Panggilan Kepada Tergugat I Perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN Lbj
Relaas Panggilan Kepada Tergugat. Perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Lbj
Lebih lanjutSIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya..
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
KOMITMEN MOTIVASI DISIPLIN OPTIMIs





















